Ciri - Ciri Demokrasi Terpimpin

Ciri demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dominasi kekuasaan presiden

Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu.

Hal ini memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang memimpin segala pergerakan pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menyingkirkan peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.

2. Peran Partai Politik Dibatasi

Memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden. Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.

3. Peran Militer Semakin Kuat

Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang mengakibatkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia.

Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, secara otomatis lembaga pemerintahan seperti kursi DPR Gotong Royong (nama pada saat itu) dikuasai oleh kaum militer. Masuknya beberapa anggota militer menjadi wakil rakyat pada tahun 1959 tersebut menjadikan mereka juga turut serta dalam partisipasi pemerintahan. beberapa peristiwa politik terjadi pada masa ini dan mengakibatkan militer menjadi kekuatan politik yang dominan di Indonesia.

  4. Berkembangnya Paham Komunisme

Partai Komunis Indonesia mengalami perubahan dominan pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara presiden Soekarno dengan PKI. Hubungan tersebut terjadi karena popularitas Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.

Dukungan ketika MPRS menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak heran apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Namun, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa. Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri bahkan tidak jarang beberapa surat kabar tidak berani beredar di masyarakat karena takut dicekal.

6. Sentralisasi Pihak Pusat

Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :

• Hak dasar sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat didalamnya
• Kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya
• Sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya
• Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan
• Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah
• Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahansehingga muncul kesenjangan

7. Pelanggaran Prinsip Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman

Walaupun demikian, adanya demokrasi terpimpin memang banyak meninggalkan sejarah yang buruk seperti adanya pelanggaran prinsip kebebasan serta kehakiman di pegang oleh sang presiden dan ini bertentangan dengan peraturan yang berdasarkan isi dari UUD 1945 nomor 19. Didalam UUD tersebut jelas dinyatakan bahwa ikut campur tangan presiden boleh namun tudak selalu.

8. HAM yang kian Menurun

Karena adanya kontrol dan pengekakangan terhadap kebebasan pers maka hal ini juga berdampak terhadap penurunan HAM yang kala itu snagat buruk dalam sejarah.

9. Batas Wewenang Yang Tinggi

Anggap saja bahwa presiden kala itu memegang semua jenis kekuasaan hingga ia sangat mungkin sekali dalam melakukan beragam keputusan tanpa perlu bertanya atau keputusan siapapun.

10. Terbentuknya Negara Ekstra Konstutional

kala itu presiden telah membentuk sebuah jenis lembaga baru di luar dari kebijakan UUD. Misalnya saja dengan terbentuknya Front Nasional yang kala itu malah menjadi salah satu saran empuk pihak komunis.

11. Fungsi Presiden Diutamakan

Sperti penjelasan di awal artikel bahwa kala ini, peranan presiden sangatlah besar dimana ia bisa melakukan hal apapun kepada siapapun. Padahal hal yang seharusnya dilakukan adalah pengambilan keputiusansecara musyawarah dan terbuka. Beberapa penyimpangan lain efek dari demokrasi terpimpin yaitu:

• Pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti DPR atau MPR memiliki tingkatan setara dengan menteri.
• Kasus pembubaran dari lembaga DPR oleh sang presiden hanya dikarenakan penolakan RAPBN yang mereka tolah usulannya tersebut.
• Sedangkan di dlm UUD telah jelas di cantumkan bawha DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden walupun menolak RAPBN hingga yang dilakukan adalah menggunakan RAPBN yang lama.