Keadaan Politik di Masa Demokrasi Terpimpin

Selain dibentuk Kabinet Kerja, pada demokrasi terpimpin dibentuk juga lembaga negara seperti DPRGR, MPRS, DPAS dan Front Gotong Royong sebagai perwujudan dari Demokrasi Terpimpin. TNI dan ABRI disatukan dalam bentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri dari empat angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian. Masing - masing dipimpin angkatan yang dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya dibawah Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI. Golongan ABRI dianggap sebagai golongan fungsional dan memiliki kekuatan politik. Dengan demikian, ABRI memainkan kekuatannya dalam dunia perpolitikan.

Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 yang menetapkan syarat yang dipenuhi sebuah partai. Partai politik diharuskan memenuhi syarat seperti jumlah anggota. Hasilnya, hanya beberapa partai yang masih dapat bertahan diantaranya PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katholik, Parkindo, PSI, Partai Murba, Partai IPKI, PSII, dan Partai Perti. Tindakan ini lebih dikenal dengan nama penyederhanaan partai. Disisi lain, partai Masyumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta sehingga kedua partai tersebut dibubarkan oleh pemerintah.

Pada saat itu, kekuatan terpusat pada Soekarno, ABRI dan partai - partai terutama PKI. Soekarno berusaha menciptakan keseimbangan (balance of power) antara ABRI sebagai lembaga keamanan dan ABRI dengan partai politik. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, Soekarno memerlukan dukungan yaitu dari PKI. Keadaan ini sangat menguntungkan PKI yang memiliki kepentingan. PKI memainkan peranannya sebagai pendukung Soekarno dalam bidang politik hingga dikeluarkannya konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM) oleh Soekarno.

Disisi lain, PKI yang memiliki cap bersifat internasional (kurang nasional) dan anti agama dijawab bahwa PKI menerima Manipol (Manifesto Politik) yang didalamnya mencakup Pancasila. Ajakan Soekarno supaya jangan komunistophobia (rasa takut terhadap komunis) sangat menguntungkan PKI dan menjadikan PKI aman. Saat itu keduanya saling melengkapi antara Soekarno dan PKI.

Dalam rangka mewujudkan sosialisme (yang kelak menjadi komunisme) di Indonesia, PKI menempuh beberapa tindakan diantaranya :

1. Dalam Negeri; menyusup ke berbagai partai politik atau organisasi massa yang melawannya kemudian memecah belah. Pada bidang pendidikan mengusahakan Marxisme-Leninisme sebagai mata pelajaran wajib. Pada bidang militer yaitu mendoktrinasi ajaran komunis kepada para perwira dan membangun sel - sel komunis diantara ABRI.
2. Luar Negeri; berusaha mengarahkan Indonesia dari politik bebas aktif yang mendekati negara - negara komunis terutama Uni Soviet dan Cina.

PKI dicurigai ingin merebut kekuasaan Indonesia atas dasar pengalaman pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada tahun 1964, ditemukan dokumen yang memuat rencana perebutan kekuasaan oleh PKI. PKI menyatakan dokumen itu palsu. Berkat perlindungan presiden, tuduhan itu tidak berlaku. Aidit selaku ketua PKI dihadapan peserta kursus Kader Revolusi secara terang - terangan menyatakan bahwa "Pancasila hanya merupakan alat pemersatu dan kalau sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi". Pernyataan ini tidak mendapat tindakan dari presiden hingga PKI melakukan intimidasi di segala bidang pada ranah politik.

Pada bidang kebudayaan dan pers, PKI mempengaruhi Soekarno untuk melarang Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan Barisan Pendukung Soekarno (BPS). Alasannya adalah keduanya didukung oleh intelijen Amerika Serikat, CIA. Sebenarnya, yang ditentang PKI bukan Manikebu, melainkan terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang berhasil membentuk organisasi pengarang dengan nama Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Selain itu PKI juga berhasil mempengaruhi Antara (Kantor berita) dan RRI. 

Pada bidang kepartaian, PKI melakukan fitnah kepada partai Murba sehingga partai Murba dibubarkan oleh Soekarno. PKI juga menyusup ke partai lain seperti partai PNI pimpinan Ali Sastroamidjojo sebagai ketua dan Jendera Surachman sebagai sekertaris yang jenderalnya disusupi PKI. Besarnya kekuatan PKI di tubuh PNI (Ali - Surachman) menyebabkan marhaenisme diberi arti marxisme yang diterapkan di Indonesia. Tokoh - tokoh marhaenisme PNI seperti Osa Maliki dipecat dari kepengurusan yang kemudian membuat partai tandingan yaitu PNI Osa Usep (Ketuanya Osa Maliki dan sekertaris Usep Ranuwijaya). Dengan demikian PNI pecah menjadi dua.

Pada bidang agraria, PKI melalui ormasnya, Barisan Tani Indonesia (BTI) berhasil melakukan landreformdi beberapa wilayah dan melakukan aksi penyerobotan tanah sepihak seperti di Boyolali, Kediri, Klaten dan Sumatera Utara. Aksi sepihak ini bertujuan mengacaukan keadaan dan juga sebagai alat ukur untuk mengetahui reaksi dari ABRI.

Dalam usaha mempengaruhi ABRI, PKI mempergunakan jalur resmi. Jalur resmi adalah Komisari Politik Nasakom yang mendampingi Panglima atau Komandan Kesatuan. Sedangkan jalur tidak resmi adalah melalui Biro Khusus yang diketuai Kamaruzaman (Syam). Rupanya melalui penempatan Komisaris Politik Nasakom yang terdiri dari PNI dan NU, PKI kurang berhasil karena ketangguhan sikap pimpinan ABRI. ABRI mampu menanggulangi pengaruh komunis bahkan menjadi penghalang bagi PKI untuk mendirikan negara komunis. Oleh sebab itu, peristiwa G30SPKI dijadikan sarana bagi ABRI terutama TNI AD untuk memberantas komunis.

Penyimpangan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Berbagai penyimpangan muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai penyimpangan yang muncul antara lain:

1. Prosedur pembentukan MPRS dan DPRS, yang keduanya ditetapkan oleh Penpres. Pada hal menurut undang-undang kedua lembaga tersebut dibentuk berdassakan pemilu.
2. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955, menurut UUD 1945 bahwa DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang dan menetapkan RAPBN.
3. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaa tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Pada hal menurut UUD 1945 kedudukan MPR berada di atas presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi sejajar dengan presiden.
4. Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu pimpinan Revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak ada dalam UUD 1945.
5. Pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memagang jabatan selama lima tahun sesudahnya dapat dipilih kembali
6. Lembaga-lembaga Negara berintikan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Hal ini mengakibatkan Komunis (PKI) banyak memegang peranan penting dalam percaturan politik Negara. Di samping itu dengan memasukan PKI dalam pemerintahan itu jelas bertentangan dengan Pancasila
7. Politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur.

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok Timur hal ini dikarenakan kekecewaan Indonesia terhadap negara-negara Barat yang dianggap kurang mendukung perjuangan Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Beberapa kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh presiden Seokarno antara lain:

1. Bersama dengan Yugoslavia, India, Ghana, dan Mesir, Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok (1961)
2. Pada saat pelaksanaan ASIAN Games ke-4 yang dilakukan di Jakarta, Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan.
3. Presiden Soekarno membagi kekuatan dunia menjadi dua yaitu Oldefo dan Nefo
4. Indonesia menyelenggaakan pecan olahraga untuk negara negara Nefo yang bernama Game of The Emeging Forces (Ganefo) sebagai tandingan dari Olimpiade
5. Pembentukan poros Jakarta-Peking, yakni kerjasama antara Indonesia dengan Cina
6. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia
7. Presiden Soekarno merencanakan akan membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo) sebagai tandingan dari PBB.
8. Indonesia keluar dari PBB yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965.

Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin dibentuk Seokarno pasca adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam bidang ekonomi dipraktekkan ssstem ekonomi  Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etatime menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Berbagai kebijakan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain:

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut.
2. Melakukan pemotongan nilai mata uang atau senering pada tanggal 25 Agustus 1959 yang isinya : uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp. 100, dan pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000.
3. Deklarasi Ekonomi atau Dekan disusun oleh Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin
4. Adanya devaluasi terhadap mata uang Rp. 1.000 menjadi Rp. 1
5. Pembentukan Bank Tunggal Milik Negara

Ciri - Ciri Demokrasi Terpimpin

Ciri demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dominasi kekuasaan presiden

Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu.

Hal ini memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang memimpin segala pergerakan pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menyingkirkan peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.

2. Peran Partai Politik Dibatasi

Memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden. Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.

3. Peran Militer Semakin Kuat

Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang mengakibatkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia.

Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, secara otomatis lembaga pemerintahan seperti kursi DPR Gotong Royong (nama pada saat itu) dikuasai oleh kaum militer. Masuknya beberapa anggota militer menjadi wakil rakyat pada tahun 1959 tersebut menjadikan mereka juga turut serta dalam partisipasi pemerintahan. beberapa peristiwa politik terjadi pada masa ini dan mengakibatkan militer menjadi kekuatan politik yang dominan di Indonesia.

  4. Berkembangnya Paham Komunisme

Partai Komunis Indonesia mengalami perubahan dominan pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara presiden Soekarno dengan PKI. Hubungan tersebut terjadi karena popularitas Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.

Dukungan ketika MPRS menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak heran apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Namun, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa. Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri bahkan tidak jarang beberapa surat kabar tidak berani beredar di masyarakat karena takut dicekal.

6. Sentralisasi Pihak Pusat

Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :

• Hak dasar sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat didalamnya
• Kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya
• Sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya
• Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan
• Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah
• Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahansehingga muncul kesenjangan

7. Pelanggaran Prinsip Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman

Walaupun demikian, adanya demokrasi terpimpin memang banyak meninggalkan sejarah yang buruk seperti adanya pelanggaran prinsip kebebasan serta kehakiman di pegang oleh sang presiden dan ini bertentangan dengan peraturan yang berdasarkan isi dari UUD 1945 nomor 19. Didalam UUD tersebut jelas dinyatakan bahwa ikut campur tangan presiden boleh namun tudak selalu.

8. HAM yang kian Menurun

Karena adanya kontrol dan pengekakangan terhadap kebebasan pers maka hal ini juga berdampak terhadap penurunan HAM yang kala itu snagat buruk dalam sejarah.

9. Batas Wewenang Yang Tinggi

Anggap saja bahwa presiden kala itu memegang semua jenis kekuasaan hingga ia sangat mungkin sekali dalam melakukan beragam keputusan tanpa perlu bertanya atau keputusan siapapun.

10. Terbentuknya Negara Ekstra Konstutional

kala itu presiden telah membentuk sebuah jenis lembaga baru di luar dari kebijakan UUD. Misalnya saja dengan terbentuknya Front Nasional yang kala itu malah menjadi salah satu saran empuk pihak komunis.

11. Fungsi Presiden Diutamakan

Sperti penjelasan di awal artikel bahwa kala ini, peranan presiden sangatlah besar dimana ia bisa melakukan hal apapun kepada siapapun. Padahal hal yang seharusnya dilakukan adalah pengambilan keputiusansecara musyawarah dan terbuka. Beberapa penyimpangan lain efek dari demokrasi terpimpin yaitu:

• Pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti DPR atau MPR memiliki tingkatan setara dengan menteri.
• Kasus pembubaran dari lembaga DPR oleh sang presiden hanya dikarenakan penolakan RAPBN yang mereka tolah usulannya tersebut.
• Sedangkan di dlm UUD telah jelas di cantumkan bawha DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden walupun menolak RAPBN hingga yang dilakukan adalah menggunakan RAPBN yang lama.

Tujuan Demokrasi Terpimpin

ADA BEBERAPA TUJUAN : 

1. Mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil
2. Demokrasi Terpimpin meerupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

;Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

ADA BEBERAPA LATAR BELAKANG : 

1. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :

• 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
• 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

2. Proses demokrasi parlementer pada masa orde lama dinilai telah gagal dalam menjamin stabilitas politik. Penyelenggaraan pemerintahan kacau balau dan rakyat jauh dari sejahtera. Hal ini ditandai dengan angka kemiskinan dan buta huruf yang sangat tinggi.

Beberapa penyebabnya yang diidentifikasi dalam buku-buku sejarah pemerintahan Indonesia pasca proklamasi antara lain:

• Dominasi politik aliran yang mementingkan golongan atau partainya masing-masing.
• Absennya anggota konstituante yang bersidang dalam menetapkan dasar negara.
• Landasan sosial dan ekonomi rakyat yang tetap rendah

Jika kita memahami konteks politik pada zaman itu, kita akan mendapati bahwa sejatinya, perjuangan revolusi politik Indonesia masih relatif baru. Kepentingan golongan yang diutamakan oleh masing-masing partai politik menunjukkan fase demokrasi yang masih jauh dari matang.

Bung Karno secara pribadi tidak merasa senang dengan pengutamaan kepentingan golongan tersebut. Maka dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UU Sementara 1950 ke UUD 1945. Dekrit tersebut juga secara tidak langsung memberi jalan diterapkannya demokrasi terpimpin di Indonesia, dimana ketegangan antara golongan harus diredam melalui peran dominan seorang pemimpin yaitu presiden.

3.